Kegiatan Tambang Pasir di Nagori Sei Mangkei Disoal, Warga: Wilayah Rejo Tani Fiktif

SIMALUNGUN - Setelah bertahun-tahun lamanya beroperasi, kini kalangan masyarakat setempat kembali mempertanyakan legalitas perizinan tambang pasir terletak di kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, masyarakat setempat mengungkapkan, adanya kejanggalan pada isi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung.

Baca juga: Mulyadi: Atasi Masalah Banjir Jawa Barat Harus dengan Solusi yang Komprehensif

"Kami warga setempat menyatakan bahwa, lokasi kegiatan yang tercantum pada SK Gubsu per tanggal 03 Desember 2020 itu keliru. Fiktif lokasinya ! Sejak kapan wilayah Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu ada ?, " ungkap warga menyoal lokasi kegiatan tambang pasir tersebut.

Baca juga: Izin Tidak Lengkap, Operasional Batching Plant di Sei Mangkei Disoal

Kemudian, salah seorang penggiat sosial kontrol di wilayah Perdagangan sekitarnya menegaskan, bahwa lokasi tambang pasir itu di Kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei dan Ia mengaku, tidak pernah mengenal daerah yang disebut Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu.

"Legalitas lokasi kegiatan tambang pasir itu keliru dan akibat penambangan pasir di bantaran Sungai Bah Bolon itu, memperburuk kerusakan ekosistem lingkungan hidup, " beber pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis, didukung warga lainnya.

Baca juga: Sungai Bah Bolon Tercemar Limbah PKS Milik PTPN IV di Bah Jambi, LSM Penjara Desak DLH Simalungun Bertindak

Lebih lanjut, pria yang aktif menulis berita di salah satu media on-line itu mewakili kalangan masyarakat mendesak pihak pemerintah Kecamatan setempat dan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi tambang pasir itu.

Baca juga: Slamet: Program Kampung iklim Harus ada Desain Dan Dorongan Dari Pemerintah

"Warga Nagori Sei Mangkei secara tegas menyampaikan permohonan kepada unsur Forkopimca Bosar Maligas untuk segera bertindak, melakukan evaluasi terhadap legalitas perizinan dan menutup tambang pasir tersebut, " tegas kalangan warga setempat.

Sementara, Rosmardiah Purba selaku Camat Bosar Maligas dan Kapolsek Bosar Maligas melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait informasi yang disampaikan kalangan warga Nagori Sei Mangkei tidak merespon, hingga rilis berita ini dilansir kepada publik.

Baca juga: PTPN IV Selamatkan Aset dan Pertahankan Tanaman Teh di Sidamanik, Begini Penjelasannya